Benarkah Tiga Rektor Universitas Bung Karno Kaki Tangan Soeharto

Sebelumnya  kami jelaskan bahwa Eksistensi UBK itu mengalami pasang surut. Di era 1960-an sudah ada yang namanya Universitas Bung Karno (UBK). Rektor pertamanya adalah Muhammad Achadi, yang kemudian menjadi Menteri Transmigrasi dan Koperasi di Kabinet Dwikora I dan Kabinet Dwikora II.

Selain di Jakarta, UBK juga punya kampus di beberapa daerah, antara lain di Surabaya, Makassar dan Banjarmasin.

Menyusul kejatuhan Bung Karno, kampus ini pun dibubarkan oleh Orde Baru. Dan cerita tentangnya tidak pernah terdengar lagi. Bukankah Orde Baru telah melarang ajaran Bung Karno?

Awal 1980-an, UBK kembali berdiri. Kali ini Rachmawati yang tampil. Kampusnya ada di kawasan Bukit Duri. Tetapi, Orde Baru tetap tak berkenan. Pada saat pendaftaran mahasiswa, tentara diturunkan untuk membubarkan calon mahasiswa, dan menutup kembali kampus itu.

Waktu berputar hingga sampailah kita di tahun 1999, setahun setelah Soeharto mengundurkan diri. Kali ini Rachmawati melihat ada peluang baru untuk menghidupkan kembali UBK.

Habibie, yang dulu disekolahkan oleh Bung Karno ke Jerman merasa perlu untuk menyambut inisiatif Rachma. Maka kemudian diresmikanlah UBK. Tidak tanggung-tanggung, peresmiannya dilakukan di Istana Merdeka.

Apakah Rektor UBK Kaki Tangan Suharto ????

MELIHAT Istana Bogor juga dikepung pasukan “liar” pendukung Soeharto, Achadi memilih melanjutkan perjalanan ke markas Resimen Pelopor di Mega Mendung, Puncak Bogor.

Menteri transmigrasi dan koperasi Kabinet Dwikora itu memilih menunggu kabar dari Komandan KKO Hartono yang diminta Sukarno “hanya” menghalang-halangi langkah Soeharto dan pasukannya, dan wajib menghindari perang saudara.Setelah menginap satu malam di markas Menpor, keesokan harinya Achadi memilih masuk Jakarta lagi. Dia menemui teman-temannya sesama eksponen Tentara Pelajar (TP), termasuk Pangdam Jaya Amir Machmud. Selain sebagai teman Achadi dari eksponen TP, Amir Machmud juga merupakan rektor UBK cabang Banjarmasin.

“Saya kenal baik dengan dia. Setelah G30S pun, saya yang ikut mengusulkan pada Bung Karno agar Amir Machmud diangkat jadi Pangdam Jaya menggantikan Umar Wirahadikusuma yang menjadi Pangkostrad menggantikan Soeharto,” kenang Achadi pada suatu sore dua minggu lalu di Jalan Taman Amir Hamzah, Jakarta Pusat.Selain Amir Machmud, dua pentolan Angkatan Darat yang juga menjabat sebagai rektor cabang UBK adalah M. Yusuf (Makassar) dan Basuki Rahmat (Surabaya). Adalah Achadi, sebagai rektor kampus pusat UBK yang melantik ketiga jenderal itu sebagai rektor cabang UBK di daerah.

Dan ketiga rektor cabang UBK ini juga yang, kabarnya, diminta oleh Soeharto menemui Bung Karno di Istana Bogor tanggal 11 Maret 1966. Dari kunjungan ketiga orang inilah lahir yang kemudian dikenal dengan nama SP 11 Maret.

Versi lain menyebutkan bahwa SP 11 Maret lahir pada dini hari 1 Oktober 1966. Empat otang jenderal: Mayjen TNI Basuki Rachmat, Mayjen TNI Maraden Panggabean, Brigjen TNI Amir Machmud dan Brigjen TNI M Yusuf menemui Bung Karno di Istana Bogor.

Sementara M Yusuf menyodorkan sebuah map berwarna merah jambu yang berisi sebuah dokumen, Panggabean dan Basuki Rachmat menodongkan pistol FN-46 ke arah Bung Karno.

Kisah ini disampaikan Soekardjo Wilardjito, salah seorang anggota Dinas Security Istana Bogor beberapa tahun lalu. Soekardjo mengatakan dirinyalah yang mengetuk pintu kamar Bung Karno untuk memberitahu kehadiran empat jenderal itu. Dia pun menyaksikan bagaimana proses penandatangan dokumen itu. Ketika Panggabean dan Basuki menodongkan pistol mereka ke arah Bung Karno, Soekardjo juga mencabut pistol FN 46 miliknya. Tapi Bung Karno mencegah.

Setelah mempelajari dokumen itu Bung Karno, seperti testimoni Soekardjo pada Bernas, berkata, “Ya sudah kalau memang saya harus menyerahkan pada Harto. Tapi kalau situasinya sudah baik, mandat ini kembalikan kepada saya.”

Sebelum meninggalkan Istana Bogor, keempat jenderal itu memberi hormat sambil berkata, “Terima kasih.”

Benarkah kisah ini? Benarkah tiga jenderal yang juga jadi rektor cabang Universitas Bung Karno itu adalah kaki tangan Soeharto?

Kembali ke Achadi.

Tanpa mengetahui bagian yang bertahun-tahun kemudian baru diceritakan Soekardjo, Achadi meminta agar Amir Machmud menemui Soeharto untuk mendapatkan klarifikasi atas apa yang terjadi, serta mengapa dirinya juga ikut diincar. Saat itu, Achadi mengatakan, dirinya masih punya dugaan bahwa yang sedang bermain untuk mengeruhkan suasana adalah pihak lain yang dia tidak tahu.

Menurut Amir Machmud, Soeharto mengatakan Achadi tidak akan diapa-apakan, dan karenanya dipersilakan kembali ke Jakarta. Saat itu Soeharto menduga, Achadi sedang berada di sebuah tempat di Jawa Tengah.

Tapi Achadi memilih untuk tidak menampakkan batang hidung. Lalu kurir kedua dikirim. Achadi tidak menceritakan siapa kurir kedua yang dikirimnya untuk bertemu Soeharto. Kali ini sang kurir datang dengan laporan bahwa Achadi akan dimintai keterangan tentang informasi yang menyebut dirinya memiliki pasukan liar. Achadi menduga, yang dimaksud dengan pasukan liar itu adalah anggota Menpor yang mengawalnya dan teman-temannya sesama eksponen TP.

Maka pada suatu hari di awal Mei 1966 Achadi pun menemui Kepala Polisi Militer Kodam Jaya Letkol Sukotjo Tjokroatmodjo. Kepada Sukotjo, Achadi menjelaskan duduk persoalan mengapa dia bersembunyi, mulai dari penangkapan-penangkapan terhadap menteri, sampai kegagalan rapat KOTI. Mendengar cerita itu, menurut Achadi, Sukotjo yang pensiun dengan pangkat mayor jenderal dan kini aktif di Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) itu terkejut juga.

Namun begitu, karena harus menjalankan tugas, Sukotjo tetap membawa Achadi ke kawasan Guntur. Setelah satu malam diinterogasi di Guntur, keesokan harinya Achadi dipindahkan ke Rumah Tahanan Militer (RTM) di Jalan Budi Utomo. Lalu dipindah berturut-turut ke RTM Nirbaya dan Cimahi, sebelum akhirnya ditahan di LP Cipinang.

“Saya kira setelah menjelaskan soal informasi tentang pasukan liar itu, saya akan dibebaskan. Rupanya tidak. Malah diteruskan dan dibablaskan.”

Dia dipenjara begitu saja, tanpa pernah sekalipun dihadapankan ke pengadilan. Penangkapan atas dirinya juga tidak disertai dengan surat keputusan pencopotan dirinya dari posisi menteri.

“Saya ini kan menteri. Tapi ditangkap begitu saja. Status menteri saya juga tidak pernah dicopot oleh Bung Karno. Mestinya kan harus ada SK pemberhentian dari Presiden. Soeharto sebagai pemegang SP 11 Maret tidak punya hak menangkap menteri, dan memenjarakan orang tanpa proses hukum.”

Setelah 10 tahun mendekam dalam penjara Orde Baru, akhirnya 4 Mei 1976, Achadi dikeluarkan dari LP Cipinang.